Laporan Berdasarkan Buku “MENGAPA PAPUA BERGOLAK?”

Laporan Berdasarkan Buku “MENGAPA PAPUA BERGOLAK?”


Berdasarkan buku “Mengapa Papua Bergolak?”, kami dapat mengambil rincian/ pemaparan dari isi buku ini. Oleh, karena itu, isi buku berikut ini akan dipaparkan setiap bab permasalahan:
1.      Menelusuri Sebuah Nama
Dari pandangan berbagai tokoh di bebagai negara menyebut sebuah pulau besar yang terletak di bagian timur negara Indonesia itu. Pulau itu terkenal karena memiliki kekayaan alam yang sangat besar, pulau itu bisa memberikan bahan- bahan dari alam yang sangat bermanfaat bagi penduduk setempat maupun mereka yang datang dari berbagai penjuru dunia.
Dari orang- orang yang datang dari berbagai pulau itu memberi nama sebuah pulau besar itu berbeda- beda. Dari berbagai nama itu, semakin berubahnya budaya, zaman, maka nama pulau itu pun dirubah. Sampai saat ini kita kenal pulau besar itu adalah Papua.

2.      Papua dalam Lintasan Sejarah
Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit.
Pada abad ke-16, bangsa Spayol yang pertama kali menginjak kaki di tanah Irian. Kemudian berdatangan berbagai kalangan karena di Irian itu mempunyai keayan alam, rempah- rempah, dsb. Pada periode selanjutnya, tentara Inggris menduduki di wilayah pantai Utara Irian. Kemudian, Inggris bersepakat dengan Belanda untuk tidak mengganggu satu dengan yang lain atas kekuasaannya di wilayah Timur Nusantara. Belanda tetap mempertahankan masa jajahannya sampai Inggris menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada pemerintah Belanda.
Selama  masa penjajahan pemerintah belanda belanda, bangsa- bangsa yang berada di bawah jajahan belanda termasuk Irian diatur oleh pemimpin tertinggi di Belanda yakni Ratu Elisabet. Pada tahun 1961, pemerintah Belanda memberi kebebasan kepada Irian untuk memilih ikut pemerinhtah Indonesia atau memisahkan diri dari segala penindasan dengan kata lain Tanah Irian merdeka. Para  tokoh masyarakat Papua serta beberapa orang terdidik di Papua bersama pemerintah Belanda membentuk para dewan pempin Irian, mengubah nama Irian menjadi Papua, menentukan lagu kebangsaan Papua, lambang Papua, dsb.
Namun pada periode berikutnya terjadi perpecahan. Perpecahan tersebut akibat presiden Soekarno membentuk Trikora (Tri Komando Rakyat) yang bertujuan untuk mengembalikan bangsa papua dari tangan Belanda, Negara Indonesia ingin mempersatukan seluruh wilayah nusantara menjadi satu- kesatuan NKRI. Dari situlah para dewan Papua juga terpecah belah. Perpecahan itu dikelompakkan ke dalam tiga kelompok yakni: pro-Indonesia dan pro-Papua. Pro-Papua ini dibagi dua yakni pro-Papua yang bekerjasama dengan Belanda dan pro-Papua yang menolak bekerjasama dengan Belanda.
Pada tahun 1964, pemerintah menggelar konferensi tingkat nasional yakni para pemimpin bangsa di seluruh nusantara. Lalu Belanda membentuk Negara federal. Pada saat itu salah seorang pro-Papua diangkat menjadi Gubernur, namanya Elieser Jan Bonay. Namun, pemerintah Indonesia mengetahui bahwa Bonay adalah anti-Indonesia maka setahun kemudian posisi gubernur Papua diganti lagi oleh Frans Kaisiepo (beliau adalah pro-Indonesia). Bagi mereka yang anti-Indonesia dikucilkan, ditangkap lalu dibuang ke berbagai tempat.
Dalam masa- masa ini, para tokoh Papua membentuk beberapa partai yang bertujuan untuk memerdekakan bangsa Papua, namun semua gerakan- gerakan atau partai itu satu per satu pudar/ hilang karena kurang bekerjasama dalam menjalankan politik di Papua. Akhirnya pada tahun 1969, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PBB beserta negara- negara lain untuk membentuk sebuah kelompok/forum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Hasil dari Pepera itu, telah diputuskan bahwa Papua bergabung dan bekerja sama dengan Indonesia.

3.      Bagaimana Membangun Papua?
Dalam bagian pembukaan bab ini, para tokoh, penulis serta peneliti mengemukakan beberapa pendapat berdasarkan hasil penelitian di Papua khususnya pada suku Ekari-Mee. Pemerintah Indonesia memiliki kelemahan untuk membangun daerah seluruh nusantara terutama Papua. Rakyat Papua dilakukan secara tidak adil, ditambah lagi dengan kurang perhatian dari pemerintah mengakibatkan masyarakat Papua menjadi putus asa, cemburu, kecewa;  bagi masyarakat yang berdiam di pedalaman, daerah terpencil menjadi masa bodoh, tidak punya ilmu pengetahuan yang tinggi.
Disamping itu, masyarakat juga merasakan ketidakcocokan dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Masyarakat Papua menginginkan supaya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi di setiap daerah. Artinya, peraturan yang dibuat pemerintah itu sesuai kontek daerah serta memperhatikan zaman.
Sebagai tanggapan dari pembahasan di atas ini paparkan berikut ini: dalam pemerintahan suatu daerah, pemerintah perluh menekankan masalah demokrasi; pemerintah perluh menekankan hak dan kewajiban setiap orang di Papua. Hal ini dilakukan agar, mereka melakukan apa saja sesuai apa yang mereka inginkan. Namun demikian, pemerintah membuat batasa- batasan. Untuk masalah yang lebih detail biarlah rakyat bersama dengan pemerintah daerah sendiri yang bermusyawarah. Demikian pula pula dengan masala yang berkaitan dengan militer.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan di daerah Paniai, seorang peneliti, Wahana memaparkan  bahwa masyarakat papua memiliki kelemahan dam hal berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan di tanah papua. Hal ini disebabkan karena masyarakat papua sangat terikat oleh adat dan budaya local. Di saat- saat seperti ini, bagi masyarakat pedalaman sangat susah mengubah kebiasaan, budaya mereka karena budaya local itu sudah mendarah- daging dengan mereka. Sehingga anggapan dari para pemerintah bahwa masyarakat papua tidak punya rasa solidaritas, partisispasi, sehingga masyarakat papua diremehkan, dikucilkan, disingkirkan, ditindas.
Masyarakat papua khususnya suku Mee di Paniai mempunyai investor pertanian yang tinggi, mempunyai peternakan hewan peliharaan, perikanan, dll. Mestinya pemerintah daerah memanfaatkan semua kekayaan alam itu demi membangun daerah di Papua. Namun, kenyataannya orang yang memotivasi mereka itu saja sangat kurang. Begitupun hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dsb.

4.      Membangun dengan Program IDT
Pemerintah pusat melihat bahwa di daerah- daerah terpencil seperti di Papua belum berkembang dalam segala bidang seperti bidang pertanian, perkebunan meskipun masyarakat Papua telah lama mengenal sistem pertanian, perkebunan, perikanan, dsb. Namun, belum mengembangkan investasinya. Kekayaan alam yang mereka miliki hanya sebatas kebutuhan sehari- hari mereka. Oleh karena itu, pemerintah pusat ingin supaya kekayaan alam yang di Papua itu digunakan dengan baik untuk mengembangkan lebih tinggi. Hal ini dilakukan dengan memberikan suatu program yakni IDT (Inpres Desa Tertinggal) di Papua.
Orang- orang yang diutus ke Papua adalah mereka yang lulusan perguruan tinggi di Jawa dan Bali. Namun, program IDT itu tidak berhasil mngembangkan kekayaan alam di papua. Hal tersebut diakibatkan karena di daerah pegunungan itu sulit dijangkau, gaji perbulan bagi para pendamping IDT pun sangat sedikit serta bagian pantai, masyarakat di sana sudah terbiasa dengan gaya mereka sendiri sehingga peminat origram IDT ini sangat kurang. Hal ini mengakibatkan program IDT itu pun tidak berjalan baik dan hilang begitu saja.
 Pada pembahasan selanjutnya dipaparkan tentang pengalaman- pengalaman dari beberapa orang yang ditugaskan dari pemerintah pusat ke berbagai daerah terpencil di Papua. Disini (Papua) mereka ditugaskan mengunjungi daerah sangat terpencil, daerah terisolir, tidak ada fasilitas apapun di tempat tersebut. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa suku mereka, mereka tidak mengenal bahasa Indonesia.
Kedatangan orang- orang Jawa ke Papua khususnya di daerah- daerah terpencil adalah untuk membantu membangun daerah dengan mengembangkan kekayaan alam. Hal ini dilakukan melelui program IDT. Namun, dana IDT itu dari masyarakat di beberapa daerah yang menghabiskan nada IDT dengan berbagai cara karena mereka tidak bisa mengatur uang; cara untuk mengatur uang itu pun tidak mngerti.sehingga untuk mengembangkan investasi berbagai bidang belum bahkan tidak sukses, tidak membuahkan hasil.
Selain itu, ada beberapa daerak seperti di dersa Kainui Yapen waropen, desa Kokondao Sorong, dsb., sudah mengembangkan dana IDT dengan baik sehingga penghasilan mereka pun berkembang namun tidak maksimal.

5.      Organisasi Papua Merdeka (OPM): Sosok dan Kiprahnya
Pada pembentukan negara baru di Papua, di Papua khususnya di Jayapura dan di Manakwari dan dibeberapa daerah muncullah beberapa gerakan- gerakan untuk melawan pemerintahan negara Indonesia yaitu untuk memisahkan diri dari NKRI. Dari semua gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu, pemerintah Indonesia menamainya Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pada tahun 1963, di Jayapura mencul seorang sosok dengan sebuah gerakan Papua Merdeka. Gerakan yakni Aser Demotekay. Dalam geraka ini, semangat kemerdekan itu disatukan dengan ajaran spiritual, agama serta adat- istiadat. Setahun kemudia di tempat lain yakni di Manakwari juga muncul seorang sosok yang juga berpandangan yang sama dengan Aser Demotekay yakni Terianus Arongear. Awalnya gerakan ini berjalan di bawah tanah, namu pada tahun selanjutnya geraka ini muncul di atas bumi. Dia juga para dewan cabinet negara Papua Barat. Susunan cabinet tersebut diserahkan kepada PBB di New York, namun namu ia ditangkap oleh keamanan negara Indonesia. Akhirnya Terianus Arongear ditahan di Biak.
Untuk untuk kemerdekaan Papua tersebut, berbagai daerah di Papua, OPM melakukan pemberontakan- pemberontakan dengan keamanan negara Indonesia seperti TNI, ABRI, dsb. Dalam pemberontakan ini OPM yang terlebih dahulu menyerang para keamanan negara Indonesia. Bahkan, OPM menewaskan berberapa anggota dari pihak negara Indonesia serta mengambil berbagai senjata. Namun demikian, pihak Indinesia pun melakukan hal yang sama terhadap OPM yakni pihak Indonesia menewaskan anggota OPM dan behasil merampas alat senjata dari tang OPM. Dalam pemberontaka ini, OPM dibantu oleh para penduduk setempat sedangkan para keamanan negara Indonesia dibantu dengan mendatangkan para personil TNI, ABRI,dsb.
Para keamanan negara Indonesia kesulitan menjangkau daerah- daerah yang terpencil di para anggota OPM yang dipedalaman berada. Hal ini mengakibatkan OPM semakin kuat, dan dipedalama- pedalama itu menjadi “sarang” bagi OPM. Salah satu kasus yang tejadi di wilayah papua tengah. Sebelumnya ibu kota kabupaten ditempatkan di Enarotali. Namun, karena para anggota keamanan Indonesia tidak bisa msuk di daerah Paniai (Enarotali) karena di salah dijaga ketat oleh anggota OPM sehingga akhirnya ibukotanya dipindahkan ke Nabire. Dengan demikian, bantuan anggota keamanan terus datang ke Papua untuk melemahkan kekuatan OPM.
Di Viktoria, Australia telah keluar proklamasi kemerdekaan bangsa Papua. Dalam naskah pidato yang dilakukan oleh Zeth Rumkorem. Setelah pidato dibacakan oleh Rumkoren, disusunlah kabinet negara Papua Barat. Namun dalam masa- masa selanjutnya, ada konflik antara Rumkorem dengan Pray sehingga keberanian untuk memisahkan diri dari NKRI itu pun semakin pudar.

6.      Tuntutan Kemerdekaan Bagi Papua
Untuk memisahkan diri dari NKRI, pihak OPM serta semua masyrakat yang pro-Papua melakukan berbagai aksi diberbagai tempat. Dala aksi itu juga terjadi merenggut nyawa di pihak OPM. Semuanya itu mereka lakukan berdasarkan beberapa alas an yakni: pihak PBB menyetujui kemerdekaan bagi bangsa Papua; rakyat Pupua dilakukan secara tidak adil; kekayaan alam lebih diperuntukan bagi luar Papua, sedang masyarakat papua kesulitan mengatasi berbagai bidang; dsb.
Bagaimana tanggapan dari pemerintah Indonesia? Indonesia tidak mau menyetujui kemerdekaan bangsa Papua karena sumber kekayaan negara Indonesia adalah pulau Papua. Pemerintah Indonesia mempergunakan kekayaan alam di Papua untuk berbagai hal. Sebagai imbalan pemerintah Indonesia terhadap masyarakat papua adalah otonomi khusus (OTSUS). Pemerintah Indonesia memberikan dana Otsus kepada mesyarakat Papua. Namun, apa yang terjadi dengan dana OTSUS? OTSUS itu dikemanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah? Lalu, setelah dana OTSUS itu di serahkan kepada bangsa di Papua, mengapa Papua tetap begitu saja, tidak ada perubahan.
Ini adalah pertanyaan- pertanyaan yang sedang dikemukakan oleh para pejuang Papua (OPM).